HINDARI OLIGARKI GUBERNUR PAPUA ESOK UNTUK CITA DAN IDEALITA (PART 2)

Pada kenyataannya, icon program kesejahteraan yang menjadi jargon masing-masing daerah, belum maksimal dijalankan secara totalitas. Sebagian kalangan menganggap hal itu baik walau masih dalam janji yang perlu diedit. Seperti yang telah dikampanyekan para pemimpin daerah negeri ini, misalnya di sejumlah daerah dengan icon program yang teramat sangat baik, daerah tersebut masih di landa keterpurukan baik itu ekonomi maupun social.

Kita dapat melihatnya dengan jelas ada Provinsi Bangka Belitung dengan program pemberdayaan Perikanan, Provinsi DIY dengan icon Falsafah Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat di bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi, Provinsi Riau dengan program Padat Karya bagi Desa-desa miskin, Provinsi Sulsel dengan program Pendidikan dan kesehatan gratis, Provinsi Jawa Barat dengan pembangunan dari sector kewilayahan, Provinsi NTB dengan program Pengembangan Bumi Pijar ( Sapi, Jagung dan Rumput laut ) serta Papua dengan Program Respek (Rencana Strategi Pembangunan Kampung ) dan masih banyak provinsi yang memiliki mimpi besar untuk mensejahterakan rakyatnya. Apakah jargon-jargon tersebut membawa rakyat pada harapan yang baik, ataukah hal itu sebagai pelengkap gap mengenai yang kaya semakin kaya dengan korupsi sedang yang miskin tetap mengambil jatah keterpurukan.

Sejak pemekaran provinsi yang diawali pada 12 oktober 1999 oleh provinsi Maluku Utara dan di ikuti daerah lainnya di penjuru wilayah negeri ini, dan hingga sekarang dengan jumlah provinsi sebanyak 33 provinsi dan total jumlah penduduk + 234,2 juta jiwa, terkesan kita masih merayap mengurusi kesejahteraan rakyat, hal itu dikarenakan demokrasi belum di maknai satu sebagai keutuhan yang kokoh. Pada kenyataannya demokrasi itu sendiri masih berlabel tanda petik, bukan lagi rahasia umum bagi peguasa yang menganggap demokrasi sebagai sarana membangun kesejahteraan rakyat, namun tak jarang penguasa yang mentasbihkan demokrasi sebagai sarana membangun hegemoni kekuasaan dengan program mengumpulkan kekayaan pribadi. Sudah saatnya kita mengkampanyekan terwujudnya masyarakat cerdas yang dapat melihat dengan benar, apa itu demokrasi. Harapan kita semua sebagai pemilik tanah tanah ini, momentum demokrasi yang sebentar lagi di gelar khususnya di provinsi papua akan meniupkan lambaian kecerahan bahwa demokrasi belum usai karena sebuah keyakinan telah membisikkan kita semua akan lahirnya pemimpin baru papua yang jujur dan bertanggungjawab.