Gubernur “Ogah” Penuhi Undangan Freeport

Jayapura - Pasca secara resmi dilantik sebagai Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe enggan memenuhi undangan perusahaan tambang raksasa PT Freeport Indonesia  dalam sebuah pertemuan yang direncanakan akan berlangsung dalam bulan April ini. Keengganan memenuhi undangan itu, karena, Gubernur merasa yang sepantasnya mengundang adalah gubernur sebagai pemilik tanah tempat Freeport melakukan eksploitasi tambang.
‘’Setelah dilantik, saya diundang manajemen Freeport untuk hadir dalam sebuah pertemuan, tapi saya bilang tidak bisa hadir, dengan alasan yang sepantasnya memgundang adalah saya sebagai gubernur yang dipercaya rakyat Papua untuk memimpin tanah lokasi penambangan Freeport,’’tandas Gubernur Provinsi  Lukas Enembe.

Menurut Gubernur, dirinya tidak akan pernah memenuhi undangan Freeport, karena tidak ingin mengecewakan rakyat Papua yang telah mempercayainya sebagai  pemimpin Papua.
‘’Saya tidak ingin muncul interpretasi macam-macam bila memenuhi undangan Freeport dan seyogyanya yang mesti mengundang adalah gubernur bukan mereka, dan harus hadir jika diundang,’’tukasnya.
Gubernur mengatakan, akan mendorong renegoisasi kontrak karya Freeport, agar Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten disekitar areal tambang memiliki saham. ‘’Kami akan terus bernegoisasi atas kepemilikan saham Freeport, dimana, Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten di kawasan tambang harus memiliki saham, dan staf alhi presiden Felix Wanggai sedang melancarkannya,’’kata Gubernur.
Selain mendorong renegoisasi kontrak karya,  pihaknya  bukan hanya meminta kompensasi dalam bentuk dana, tapi juga kompensasi atas hak ulayat dan adat. ‘’Kami akan hitung berapa ribu hektar luas areal penambangan, dan meminta kompensasi atas hak ulayat dan adat selama berpuluh-puluh tahun mereka beroperasi, diberikan. Kami akan hitung itu semua menggunakan ahli,’’jelasnya.
Renegoisasi kontrak karya yang terus didorong, tambah Gubernur,  agar pemerintah provinsi dan kabupaten memilik saham atas 10 persen saham milik Indonesia. ‘’Saham nasional kan 10 persen yang serata dengan 84 Trilyun, nah kami ingin ikut memilikinya, syukur-syukur Freepor malah menambah khusus untuk Papua,’’paparnya.
Terkait kompenasasi 1 persen keuntungan Freeport yang diberikan kepada masyarakat pemilik hak ulayat disekitar lokasi tambang, Gubernur juga mengkritisnya dengan menyatakan, hitungan 1 persen itu tidak diketahui dari mana asalnya. ‘’1 persen itu dari mana, dari keuntungan bersih atau kotor, sampai kini kita semua tidak tau,’’tukasnya.
Hal lain yang menjadi sorotan gubernur Lukas Enembe, terkait  tailing (limbah) perusahaan, semestinya perusahaan bersedia memberikannya untuk pembangunan jalan di Papua. ‘’Freeport tidak usah bantu saya dengan dana royalty karena masyarakat tidak tau dan merasakan royalty, lebih baik mereka bantu dengan memberikan limbah perusahaan untuk pembangunan jalan, agar masyarakat bisa merasakannya secara langsung,’’papar dia. (jir/don/l03)
Sumber: www.bintangpapua.com

Gubernur Siap Buka Ruang Dialog dengan OPM

Jayapura - Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, S.IP, MH menyatakan kesediaannya membuka ruang dialog terhadap kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka, yang selama ini berseberangan dengan pemerintah.  Bahkan, Gubernur siap membangun rekonsiliasi yang konstruktif dengan mereka.
“Sebagai Gubernur saya siap berdialog  dengan OPM, siap bernegoisasi, siap membangun rek onsiliasi dan membicarakan berbagai hal seperti masalah sosial selama itu untuk kepentingan mensejahterkan rakyat Papua,”ujar Gubernur, Rabu (17/4)  di Kantor Gubernur Papua Jalan Soa Siu Dok II Jayapura.
Lanjutnya, kesediaan untuk membuka ruang dialog terhadap kelompok separatis, karena mereka juga bagian dari warga Negara Indonesia yang selama ini tidak mendapat perhatian. “Bagaimanapun mereka adalah saudara kita juga, cuma selama ini selalu mendapat ketidakadilan, sehingga berteriak,’’tandasnya.

Dengan membangun dialog, sambungnya, keinginan dan harapan mereka akan diketahui  secara pasti. ‘’Kita ingin tau, mau mereka seperti apa dan kita akan bicara hubungan timbale balik take and give,’’kata Gubernur.
Kelompok separatis pimpinan Goliath Tabuni yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya sendiri, aku Gubernur, juga sudah siap diajak duduk bersama dalam sebuah dialog. ‘’Goliath sudah telepon saya, akan siapkan waktu untuk saya, maunya minta apa dalam pertemuan itu akan dibahas,’’papar Gubernur.
Goliath juga dalam kesempatan itu mengucapkan selamat dan sukses telah dilantiknya Lukas Enembe menjadi gubernur  Papua. ‘’Kaka dilantik dari awal kami tidak ganggu, mereka ucapkan seperti itu,’’ucap Gubernur.
Bahkan, Goliat Tabuni sudah menyampaikan niat awalnya yakni tidak akan melancarkan aksi lagi, asalkan kampungnya dibangun pemerintah. ‘’Dia bilang tidak akan mengganggu lagi, tapi bangun kampungnya dengan baik,’’jelas gubernur.
Goliat juga menyampaikan siap menyimpan senjata dan tidak akan lagi mengangkatnya. ‘’Dia bilang, kalau bisa akan simpan dan kubur senjata yang dimilikinya,’’singkat gubernur.
Ditanya rencana terobosan yang akan dilakukan jika ruang dialog tercipta, Gubernur menyatakan, pemerintah siap menyiapkan modal untuk kelompok OPM tersebut. ‘’Kami siap berikan modal untuk usaha apa saja yang akan mereka lakoni,’’ucapnya.
Namun, tandasnya, hal yang paling utama akan menjadi prioritas perhatian pemerintah bila dialog sudah terselenggara adalah pendidikan dan kesehatan. ‘’Dua aspek ini jadi prioritas dibangun di kampung mereka, selain juga membangun ekonominya,’’jelas gubernur.
Bila ruang dialog tercipta, gubernur juga meminta perhatian pemerintah pusat untuk kelompok yang berseberangan tersebut. ‘’APBD Papua sangat terbatas, sehingga bila kami berhasil merangkul mereka kembali untuk bersama-sama membangun Papua,’’tukasnya. (jir/don/l03)
Sumber: www.bintangpapua.com

Sajak Pagi

Ketika Bintang itu tetap terang menyongsong pagi...

Pagi baru, pagi yang sama, pagi sederhana…

Ada embun, ada sejuk, ada sinar terbitnya mentari

Pagi baru pagi yang sama seperti biasa…

Tetapi memang pagi baru bukan cuma tanggal satu

Pagimu pagi baru karena semangatmu

Pagimu pagi baru karena jiwamu baru

Pagimu baru sepanjang waktu demi komitmen baru

…

Komitmu di pagi baru itu janji diri setiap hari

Tekunmu diawal pagi baru itu janji diri sepanjang hari

Tanyakan setiap kebimbangan itu strategi sehari hari

Tongkat imanmu pegangan dari hari kehari

Jiwa berbagi bertemu sesama peduli dari hati

…

Tahun Baru bukan Cuma tanggal satu

Tahun baru itu Tahun yang selama itu baru

Semangat jiwamu berlaku baru sepanjang waktu

Seperti pagi baru pagi biasa sederhana niatnya baru.

…

Ketika Bintang yang tetap terang menyongsong pagi

Ketika embun dan dingin merenungi datangnya mentari

Ketika Sang Surya datang berbagi harapan segenap ciptaan

Pagi itulah bagi baru untuk tahun penuh berkah berkelanjutan.

Itu setiap hari, juga hari-hari ini….. dalam spiritualitas kehidupan.

Pilgub Papua Tetap Digelar 29 Januari

JAYAPURA - Sebagaimana telah diagendakan, pelaksanaan pemungutan suara pemilihan gubernur (Pilgub) Papua akan tetap dilaksanakan pada 29 Januari 2013. Terkait hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua telah melakukan konsultasi ke KPU Pusat dan hasilnya KPU Pusat juga menyepakati bahwa pelaksanaan pemungutan suara tersebut tetap pada 29 Januari 2013. "Kami telah bertemu Ketua KPU Pusat dan anggota KPU Pusat yang menjadi Korwil untuk Provinsi Papua yakni Pak Arief Budiman, dimana sudah disepakati bahwa ketua bersama beberapa anggota KPU Pusat dan juga beberapa Ketua KPU Provinsi akan menghadiri Pemungutan Suara Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Papua yang akan berlangsung pada hari Selasa, 29 Januari 2013," tegas Ketua KPU Papua Benny Sweny,S.Sos kepada Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Rabu (9/1).

Benny yang ke Jakarta bersama anggota KPU Papua, Tjipto Wibowo itu menjelaskan bahwa Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik menilai bahwa apa yang telah dilakukan KPU Provinsi Papua yang dimulai dengan Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih, Pencalonan, dan akan memasuki Tahapan Kampanye pada 11 Januari besok, sudah sesuai aturan. "Dan karena tersisa 19 hari menuju Hari Pemungutan Suara maka perlu dipastikan keberadaan dan kesiapan KPU Kabupaten/Kota, Badan Penyelenggara Ad Hoc (PPD, PPS, KPPS) dalam hal bimbingan teknis, pendampingan, dan lain sebagainya," katanya.

Saat disinggung soal adanya permintaan dari salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur agar KPU Papua meninjau jadwal kampanye dan jadwal pemungutan suara karena cuaca di Papua diprediksi cukup ekstrim dalam bulan ini, Benny Sweny menegaskan bahwa jadwal tahapan pemilukada Papua sudah tidak bisa ditinjau kembali. "Kita akan konsisten dengan jadwal yang sudah disepakati bersama. Apalagi logistik pemilukada juga sudah siap. 75 persen logistik sudah kami distribusikan ke kabupaten/kota, sedangkan sisanya akan dituntaskan dalam waktu 19 hari ke depan," tegas Benny.

Guna memberikan rasa aman dan nyaman dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Polda Papua menggelar apel pasukan dengan sandi Operasi "Mantap Praja" di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua, Kamis (10/1) pagi. Yang mana dalam apel pasukan kesiapan dalam pengamanan Pilgub Papua, dihadiri ratusan satuan Polri dan juga TNI, baik TNI AD, TNI AL dan Laut, serta PNS serta perwakilan masyarakat.

Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi Drs Tito Karnavian MA kepada wartawan memaparkan, guna mensukseskan Pilgub Papua ini, Polda menurunkan 7000 personel dari total kekuatan Polda sebanyak 14.000 personel, untuk melaksanakan pengamanan. "Sebenarnya 7000 personel kita kerahkan untuk pengamanan Pilgub. Sedangkan sisanya 7.000 Personel lainnya tetap akan kami siagakan yang artinya tetap standby, untuk pengamanan Pilgub," terangnya, usai Apel bersama. 

Menurut Kapolda, dari1 apel pasukan yang di gelar ini adalah bentuk symbol kesiap-siagan Polri dalam rangka pengamanan Pemilukada Gubernur Provinsi Papua, yang saat ini tahapannya tengah berlangsung. "Moment Pemilukada ini merupakan peristwa yang sangat besar sekali, karena menentukan seorang pemimpin, baik carakter pribadi, warna leadership, kemampuan managerial, cara mengambil keputusan dan penentuan kebijakan sangat menentukan pembangunan dinamika dan kehidupan masyarakat Papua selama 5 tahun kedepan," jelas mantan Kadensus 88 anti teror.

Kapolda Papua yang merupakan Jendral bintang dua termuda di angkatannya ini menjelaskan, pengamanan ini wajib hukumnya untuk dilaksanakan, dengan harapan semua pihak dapat menjalankan perannya masing-masing, termasuk bersikap netral, baik TNI-Polri, KPU dan Panwaslu. "Semua komponen tadi hadir, baik TNI-Polri maupun masyarakat. Ya, kami harapan semua pihak dapat menjalankan peran masing-masing, baik KPU-nya dapat membuat perencanaan penyelenggaraan, termasuk eksekusi dan mengakomodasi semua pihak dan bersikap netral tidak memihak salah satu calon gubernur," tegasnya.

Kapolda juga meminta kepada peserta pemilu agar sportif dan siap kalah maupun menang. Tak kalah penting, peserta pemilu tidak memaksakan kehendak, tidak memprovokasi massa, serta menghalalkan segala cara untuk menang. "Kita harus pahamami terlebih dahulu, moment ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan kepentingan masyarakat, khusnya masyarakat Papua. Sebab yang menjadi pimpinan adalah amanah dari masyarakat, itu yang terpenting. Yang nantinya tentu akan mensejahtrakan masyarakat yang memberikan amanah itu," ungkapnya.

Demi kesuksesan Pemilukada, Kapolda juga meminta agar media turut berperan dan tidak membuat berita yang bersifat provokatif dan memanaskan situasi. "Pada saat momentun Pemilukada ini pasti ada kerumunan massa yang berpotensi timbul kerawanan. Oleh karena itu semua pihak tidak menjadi pemicu untuk meletikan api di bara," tukasnya. Kapolda mengakui dirinya memahami bahwa media adalah profit industri, meski demikian media juga harus mengedepankan kepentingan masyarakat, sehingga dapat menciptakan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan lancar. "Kita harap dengan kegiatan ini, rasa kebersamaan timbul untuk mensukseskan Pemilihan Gubernur Provinsi Papua. Dan media massa juga bisa membantu memberikan suasanan yang aman dan nyaman dari segi pemberitaan," katanya.

Disinggung situasi keamanan secara menyeluruh di Papua, menjelang Pilgub - Kapolda menegaskan bahwa situasi keamanan secara umum aman dan tidak ada kejadian menonjol, meskipun masih ada wilayah yang rawan, khususnya Lanny Jaya, Timika, Paniai dan Puncak. "Khusus Puncak masih ada potensi antar kandidat yang memiliki massa, itu ada potensi. Semua akan dikumpulkan oleh Kapolres dan Dandim, KPU serta Panwaslu untuk merumuskan mana cara yang diterima semua pihak, sehingga setelah disepakati damai, maka akan didorong tambahan pasukan pengamanan. Dan kami juga berharap, pilkada ini bisa berlangsung dan kita bisa memiliki kepala daerah Provinsi Papua,

Rp40 miliar untuk awasi Pilgub Papua

Biak (ANTARA News) - Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Papua Onny JJ Lebalauw mengakui, pemerintah provinsi setempat telah mengalokasikan dana pengawasan tahapan pemilihan umum Gubernur (Pilgub) setempat sebesar Rp40 miliar.

"Pengajuan dana pengawasan Pilgub mencapai Rp60 miliar, namun terjadi rasionalisasi oleh Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Pemprov hingga menjadi Rp40 miliar," ungkap Ketua Panwas Pilgub Onny Labelauw di Biak, di Biak, Minggu.

Menjelang pertemuan di Jayapura, ia mengatakan, dana hibah Pemprov Papua kepada Panwas Pilgub itu sebagian besar dikucurkan kepada 29 Panwas Kabupaten/lkota di Provinsi Papua untuk membiayai operasional kegiatan, alat tulis, hingga honor petugas pengawas.

Dia berharap, dukungan alokasi dana pengawasan tahapan Pilgub Papua itu bisa cair secara lancar sehingga dapat membantu petugas dalam menjalankan fungsi pengawasan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 29 Januari 2013.

"Tapi, saya berharap jajaran Panwas Kabupaten/Kota juga tetap siaga pengawasan di lapangan karena sekarang telah memasuki proses verifikasi dukungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Papua," katanya.

Sebelumnya, Ketua Panwas Pilgub Papua Onny Labelauw melantik anggota antarwaktu Panwas Kabupaten Supiori Jorgen Binur menggantikan Donika Bless yang diberhentikan Bawaslu, karena melanggar kode etika.

(M039/E011)

Editor: Aditia Maruli

Sumber: m.antaranews.com

Ketika Sastra Posmodern Bicara Politik

Judul :Sastra dan Politik: Membaca Karya-Karya Seno Gumira Ajidarma 

Penulis : Andy Fuller 

Penerbit : INSIST Press 

Waktu terbit : Desember 2011

Jumlah halaman: 128 Dimensi (L x P) : 14 x 21 cm 

 “Sebut saja ini fiksi kalau kamu mau, atau nonfiksi, terserah kamu. Ini hanya sebuah novel metropolitan” (Seno Gumira Ajidarma, 1996) Seno Gumira Ajidarma (SGA) adalah salah satu dari penulis fiksi Indonesia yang memiliki kepopuleran di Indonesia. Beberapa karya SGA mampu menyedot perhatian pembacanya. Daya imajinasi SGA dalam menuliskan karya fiksinya cukup menonjol jika dijejerkan dengan penulis ternama Indonesia lainnya, seperti Danarto, Pramoedya, dan Wijil Thukul. Tidak heran jika karya SGA selalu menjadi salah satu fokus menarik dalam penelitian sastra di Indonesia. Andy Fuller, seorang peneliti sastra Indonesia, kebudayaan urban, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, menjadikan karya fiksi SGA sebagai bahan penelitian tesisnya di The University of Melbourne (2004). Penelitian Fuller ini berusaha mengungkap hubungan metanarasi karya fiksi SGA dengan keadaan politik saat karya tersebut diciptakan dalam kajian sastra postmodern. Penelitian itulah yang kemudian dicetak dan diterbitkan dengan judul Sastra dan Politik: Membaca Karya-karya Seno Gumira Ajidarma. Buku ini menarasikan hasil penelitian Andy Fuller tentang hubungan kasual kemunculan karya fiksi SGA dengan keadaan politik saat karya tersebut diciptakan dalam lima bab. Pada bagian awal buku ini Fuller memberikan penjelasan tentang teori posmodernisme yang menjadi salah satu aliran dalam ranah ilmu filsafat. Istilah “posmodern” sudah ada sebelum 1960-an dan kemudian berkembang hingga tahun 1990-an. Posmodernitas ditandai oleh adanya inkoherensi massal, diskontinuitas umum, dan ketidakpaduan diri. Pada masa inilah para teoretikus, penulis, dan seniman mulai meragukan ambisi-ambisi modernitas. Konsep pemikiran posmodern mendapat tempat khusus dalam kajian keilmuan terutama di bidang seni dan literatur. Posmodern bermain dengan aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatannya sendiri. Muncul banyak peluang untuk menilai suatu hal dalam pikirannya tanpa harus terikat dengan pemikiran formal yang universal. Salah satu media yang memungkinkan adanya keraguan-keraguan dalam konsep posmodern tercipta adalah sastra. Sastra memiliki konsep kebenaran yang bersifat imajiner sehingga tidak dapat diganggu gugat. Kebenaran imajiner itulah yang memfasilitasi pemikiran posmodernisme untuk melanggengkan dirinya. Kata kunci yang lazim digunakan dalam sastra posmodern adalah “dekonstruksi”. Tujuan dari dekonstruksi ini adalah menemukan wilayah abu-abu, mencari apa yang ada di antara dua kategori yang terpolarisasi. Sebuah acuan pusat dalam pandangan dunia modern tidak dipegang teguh sebaliknya harus disingkap. Tidak ada makna pasti dalam tiap kata, teks, atau penanda sehingga keberadaan suatu makna selalu dikonstruksi secara baru. Posmodernisme menggambarkan sebuah dunia tanpa batasan-batasan. Tidak ada ketetapan dalam konsep posmodernisme. Di satu sisi sikap menentang modernisme muncul dalam konsep posmodernisme namun di sisi lain terdapat kecenderungan-kecenderungan ke arah modernisme. Konsep pemikiran posmodernisme inilah yang ditemukan oleh Fuller pada karya fiksi SGA. Karya fiksi SGA menunjukkan adanya kontradiksi dan ketidakteguhan terhadap perkembangan budaya popular di masanya yang ditunjukkan melalui tokoh-tokoh cerita, plot, dan metanarasi. Semua itu untuk melakukan subversi terhadap pemikiran alot yang merajalela ketika karya tersebut diciptakan. Karya SGA muncul pada saat masa pemerintahan Orde Baru (Orba). Krishna Sen dan David Hill menggambarkan Orba sebagai pemerintahan otoriter yang menguasai Indonesia sejak 1966. Sepanjang masa Orba, Soeharto berusaha menjaga kestabilan kondisi sosial-politik agar kondusif untuk pembangunan ekonomi. Gagasan pembangunan nasional digunakan sebagai pembenaran untuk menjaga legitimasi kekuasaan. Sebagai akibatnya, terjadi pelarangan ketat atas kritik terhadap tokoh-tokoh politik dan situasi sosial di Indonesia. Pers dituntut “bebas tapi bertanggung jawab” sehingga terjadi praktek self-cencorship. Dengan kondisi seperti itulah, sastra dipilih sebagai alternatif positif dan efektif untuk melakukan tindakan subversif terhadap konsep pemikiran Orba. Maka dari itu muncul beragam karya fiksi menakjubkan dari para pengarang Indonesia temasuk SGA. Dengan gaya penulisan semi-jurnalistik, SGA bertutur dalam karya fiksinya. SGA menciptakan tokoh cerita yang sama dalam karya fiksinya yang berbeda. Hal itu tampak pada kumpulan cerpen “Dunia Sukab” SGA yang memiliki tokoh Sukab di tiap cerpennya dengan karakter yang berbeda. Tokoh lain yang sering muncul adalah Alina yang berperan sebagai kekasih, pacar, bahkan istri Sukab. Penggunaan nama tokoh yang ajeg dengan tipikal cerita yang berbeda menjadi ciri khas menarik sekaligus memunculkan pemaknaan nilai dalam karya fiksi SGA. Selain itu, SGA juga menggunakan tokoh-tokoh pewayangan sebagai bagian dari intertekstualitas cerita dan catatan-catatan kaki yang tidak penting untuk melakukan pengecohan dalam karyanya. SGA memainkan karyanya dengan konsep cerita mikronarasi yang cenderung mengangkat kisah-kisah cerita dalam kehidupan masyarakat kalangan menengah ke bawah, kaum-kaum pinggiran yang terabaikan dalam bentuk humor satir. Seno mampu mengejek pemerintahan Soeharto secara terbuka tapi tidak menjebaknya dalam aktivitas politik yang membahayakan dirinya. Hal itu terlihat pada cerpen Semangkin (d/h Semakin) dalam kumpulan cerpen Penembak Misterius. Buku ini membahas secara utuh karya fiksi SGA yang diduga memiliki unsur-unsur pemikiran posmodernisme. Penulis menjelaskan hasil penelitiannya dengan jelas dan sederhana. Namun dengan cara sederhananya itulah justru menjadikan pembaca berpikir bahwa konsep posmodernisme itu sederhana. Padahal konsep posmodernisme tidak sesederhana yang disampaikan oleh analisis Fuller. Kontradiksi dan ketidakteguhan posmodernisme fiksi SGA menentang pemikiran modernisme dan budaya populer tapi juga mendukung kontinuitas dua hal itu. Sayangnya Fuller tidak membahasnya dalam penelitiannya. Hasil penelitian sastra posmodernisme pada karya SGA ini menarik sekali untuk dijadikan bacaan di waktu senggang. Buku ini akan membawa pembaca untuk membayangkan masa-masa Orba dan perjuangan masyarakat di masa itu. Selain itu, terdapat penjelasan yang memadai tentang modernisme dan posmodernisme yang dapat menambah aset pengetahuan dan logika berpikir pembaca.

Sumber:  http://www.balairungpress.com/2012/05/ketika-sastra-posmodern-bicara-politik/